MEDIAAKSI.COM – Pemerintah Indonesia resmi mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh melalui Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan setelah Danantara menyerahkan proses penyelesaian kewajiban utang tersebut guna menjaga keberlangsungan proyek di tengah beban finansial yang menekan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah merampungkan restrukturisasi utang dengan skema cicilan sebesar Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun. Kebijakan ini diambil setelah PT KAI melaporkan kerugian beruntun akibat beban operasional dan pendanaan proyek kereta cepat tersebut.
Dalam rencana pemerintah, tugas pembayaran ini akan didelegasikan kepada lembaga di bawah supervisi Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Purbaya meyakini bahwa laba perusahaan-perusahaan tersebut mampu menutupi beban cicilan tanpa mengganggu APBN secara signifikan.
Meski demikian, sejumlah pengamat ekonomi memberikan peringatan keras mengenai potensi risiko fiskal yang dapat berdampak langsung kepada publik. Kritik muncul terkait transparansi penggunaan dana serta dampaknya terhadap alokasi anggaran sektor publik lainnya.
Risiko Fiskal Bagi Masyarakat
Direktur Riset Bright Institute, Andri Perdana, menilai bahwa langkah pemerintah ini akan menyempitkan ruang gerak lembaga pendukung infrastruktur. Menurutnya, ketika PT SMI dibebani kewajiban membayar utang Whoosh, kemampuan mereka dalam mendanai proyek pembangunan strategis lainnya berisiko menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Senada dengan hal tersebut, analis senior di Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menyoroti adanya ancaman opportunity cost bagi masyarakat luas. Ronny menyatakan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk menutupi kewajiban Whoosh berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang ia sampaikan saat diwawancarai BBC pada Rabu (9/9/2026).
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, mengkritik kurangnya studi kelayakan yang mendalam sejak awal proyek. Ia menekankan bahwa pemilihan mitra pembangunan seharusnya dilakukan lebih cermat untuk menghindari pembengkakan biaya yang kini harus ditanggung oleh negara.
Pemerintah kini dituntut untuk lebih transparan mengenai mekanisme pembayaran utang tersebut. Pengamat ekonomi Anthony Budiawan menambahkan bahwa pemerintah seharusnya kembali melakukan negosiasi dengan pihak China agar beban bunga dan tenor pengembalian tidak menjadi beban berat bagi generasi mendatang, sebagaimana ia sampaikan pada Kamis (10/9/2026).
