MEDIAAKSI.COM – Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diwajibkan memahami aturan terkait pengembalian dana jika status kepesertaan mereka dihentikan di tengah masa studi. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara bagi mahasiswa yang memutuskan berhenti atau mengundurkan diri.
Menurut panduan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III Jakarta, pengembalian dana menjadi kewajiban mutlak jika mahasiswa mengundurkan diri saat semester sedang berjalan. Dana biaya hidup yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Proses pengembalian dana dilakukan melalui penerbitan surat permohonan billing oleh perguruan tinggi yang kemudian diproses oleh LLDikti Wilayah III bersama PPAPT. Setelah e-billing diterima, mahasiswa atau pihak kampus dapat melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank resmi.
Besaran dana yang wajib disetorkan kembali akan disesuaikan dengan status mahasiswa saat pengunduran diri dilakukan. Apabila mahasiswa mengundurkan diri setelah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), maka komponen dana biaya hidup menjadi tanggungan yang harus dikembalikan oleh mahasiswa bersangkutan.
Penyebab KIP Kuliah Dicabut
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan status penerima KIP Kuliah dicabut, di antaranya:
- Peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang signifikan.
- Tidak memenuhi standar prestasi akademik, seperti IPK atau jumlah SKS.
- Mahasiswa putus kuliah atau sengaja berhenti.
- Melakukan perpindahan program studi atau perguruan tinggi tanpa izin.
- Mahasiswa secara sukarela menolak menerima bantuan.
- Mengambil cuti akademik tanpa prosedur resmi.
- Terlibat dalam kasus hukum atau tindak pidana.
- Melanggar nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Penerima bantuan meninggal dunia.
Mematuhi seluruh ketentuan akademik dan administratif menjadi kunci utama bagi mahasiswa agar bantuan pendidikan tetap berjalan lancar. “Apabila mahasiswa sudah menerima dana biaya hidup kemudian memutuskan mengundurkan diri, dana biaya hidup tersebut wajib dikembalikan ke kas negara,” demikian penjelasan LLDikti Wilayah III Jakarta pada Selasa (21/7/2026).
