JAKARTA, Media Aksi – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) berupaya mempercepat pengembangan perbankan di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur.
Dalam keterangannya, Ketua OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan percepatan pengembangan layanan perbankan di KIPP IKN sangat penting untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan masyarakat yang pindah ke ibu kota baru.
Kantor layanan perbankan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026 untuk mendorong layanan perbankan cepat dan efisien yang memenuhi kebutuhan masyarakat Nusantara.
“Sarana dan prasarana di Ibu Kota sudah kami siapkan. Presiden sudah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Nusantara pada tahun 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” katanya.
Hadimuljono baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).
Ketua OIKN berharap pertemuan tersebut dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di Nusantara dan menciptakan ekosistem ekonomi inklusif untuk pengembangan ibu kota modern.
Perkembangan Nusantara dimulai secara masif pada era presiden ketujuh Joko Widodo. Ibu kota baru ini disebut-sebut sebagai kota masa depan dengan konsep smart city dan ramah lingkungan.
Nusantara juga dirancang untuk membantu Indonesia mencapai status negara maju, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 6 Januari 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi anggaran pembangunan Nusantara pada tahun 2024 mencapai Rp43,4 triliun (sekitar US$2,64 miliar), atau 97,3 persen dari pagu awal. Rp44,5 triliun.
Ia mencatat total alokasi pembangunan ibu kota baru pada tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp75,8 triliun (sekitar US$4,62 miliar).