MEDIAAKSI.COM – Di tengah meningkatnya biaya hidup, masyarakat Kota Palopo kembali dihadapkan pada persoalan yang terus berulang: kelangkaan LPG 3 kilogram atau yang lebih dikenal sebagai “gas melon”. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak warga mengaku harus mendatangi beberapa pangkalan hingga kios hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Tidak sedikit pula yang pulang dengan tangan kosong karena stok telah habis sebelum giliran mereka tiba.
Bagi masyarakat kecil, tabung gas bersubsidi bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan penopang kehidupan sehari-hari. Pedagang gorengan, penjual nasi kuning, pelaku UMKM kuliner, hingga ibu rumah tangga sangat bergantung pada LPG 3 kilogram. Ketika pasokan sulit ditemukan, aktivitas ekonomi mereka ikut terganggu.
Bahkan di sejumlah titik, masyarakat mengeluhkan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga subsidi yang semestinya meringankan justru terasa semakin jauh dari tujuan awalnya. ronisnya, di tengah kelangkaan yang dirasakan masyarakat, tabung gas masih dapat ditemukan di sejumlah tempat dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika harga resmi berada pada kisaran Rp20.000–Rp22.000 per tabung, di lapangan masyarakat mengaku harus membeli dengan harga Rp35.000 hingga Rp50.000 per tabung, bahkan lebih pada kondisi tertentu. Kenaikan harga tersebut menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup.
Fenomena ini bukan hanya persoalan distribusi barang, melainkan juga menyangkut keadilan ekonomi. Negara telah mengalokasikan subsidi agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap energi dengan harga terjangkau. Namun ketika barang menjadi langka atau dijual di atas harga yang semestinya, muncul pertanyaan besar: apakah subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak?
Dari perspektif Etika Ekonomi Islam dan Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK), aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Islam mengajarkan bahwa distribusi kebutuhan pokok harus dijalankan secara jujur serta menghindari praktik yang merugikan masyarakat.
Kelangkaan yang berulang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari meningkatnya permintaan, keterlambatan distribusi, hingga lemahnya pengawasan terhadap penyaluran. Apa pun penyebabnya, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan yang seharusnya mendapat perlindungan melalui kebijakan subsidi.
Menurut Anita , mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah pasokan.
“Gas bersubsidi adalah hak masyarakat yang memang berhak menerimanya. Ketika warga harus mengantre panjang, berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lain, bahkan membeli dengan harga yang jauh lebih mahal, berarti ada mata rantai distribusi yang perlu dievaluasi. Subsidi tidak boleh berhenti hanya sebagai angka dalam anggaran, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
Sementara itu, Muh. Fadil Baranti menilai bahwa fenomena ini menjadi ujian bagi integritas seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola distribusi energi.
“Persoalan LPG bukan semata soal ekonomi, tetapi juga soal moral. Kejujuran dalam distribusi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Jika ada penyimpangan dalam penyaluran, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi tersebut.”
Sebagai mahasiswa, kritik yang disampaikan tidak berhenti pada persoalan. Sudah saatnya muncul solusi yang lebih adaptif melalui semangat socio-technopreneur, yakni menggabungkan kepedulian sosial dengan pemanfaatan teknologi.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain membangun sistem informasi stok LPG berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara real time, memperkuat pengawasan distribusi melalui pencatatan digital, meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai sasaran penerima subsidi, serta membuka kanal pengaduan yang cepat dan transparan apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam penyaluran barang bersubsidi.
Pada akhirnya, kelangkaan LPG di Kota Palopo bukan sekadar persoalan tabung gas yang sulit ditemukan. Fenomena ini merupakan cerminan bahwa sistem distribusi, pengawasan, dan tata kelola subsidi masih memerlukan perbaikan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hak mereka terlindungi, sementara pemerintah, pelaku distribusi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.
” Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Melalui tulisan, kajian, dan gagasan, suara perubahan harus terus disampaikan. Sebab perubahan besar selalu berawal dari keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan menghadirkan solusi.” Ujar Tim Redaksi Anita Dan Muh. Fadil Baranti.
Rubrik: Menulis untuk Perubahan – Suara Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo terhadap Fenomena Ekonomi Terkini
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan artikel opini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo yang disusun berdasarkan pengamatan lapangan, pengalaman masyarakat, serta informasi yang telah dipublikasikan oleh media lokal dan pernyataan resmi pihak terkait. Pendapat dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis sebagai bagian dari ruang diskusi akademik.
