MEDIAAKSI.COM – Survei terbaru dari World Economic Forum (WEF) menyoroti pengangguran sebagai tantangan terbesar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada periode 2026-2028. Laporan ini dirilis di tengah upaya nasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Global Risks Report 2026 dari WEF, yang melibatkan lebih dari 11.000 pemimpin bisnis dari 116 negara, menempatkan kurangnya kesempatan kerja atau pengangguran sebagai prioritas risiko utama bagi Indonesia dalam tiga tahun mendatang. Indonesia termasuk dalam 27 negara yang mengidentifikasi isu ini sebagai ancaman nomor satu.
Laporan tersebut menegaskan bahwa pelemahan prospek pekerjaan tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial dan politik. WEF mencatat, “Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi.”
Analisis WEF mengindikasikan bahwa keterbatasan akses terhadap lapangan kerja mencerminkan masalah struktural mendalam dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Fenomena ini diperparah oleh stagnasi upah, peningkatan angka pengangguran dan setengah menganggur, serta penurunan perlindungan bagi hak-hak pekerja.
Dampak Stagnasi Ekonomi
Masalah struktural ini diperburuk oleh pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi menuju ekonomi hijau, mobilitas sosial yang terbatas, serta ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan teknologi. Situasi ini menciptakan risiko yang semakin besar bagi perekonomian nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, mengonfirmasi temuan ini berdasarkan pengamatan di lapangan. “Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan, ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Setiap tahun, Indonesia menghasilkan hampir 3 juta calon tenaga kerja baru dari berbagai jenjang pendidikan. Tanpa penciptaan lapangan kerja yang sepadan, penumpukan pengangguran menjadi sulit dihindari, terutama dengan adanya tren pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global dan domestik.
Oleh karena itu, Sarman mendorong pemerintah untuk segera mempercepat program-program strategis nasional yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi industri, serta menarik investasi yang padat karya menjadi kunci.
“Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas program magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda di daerah. Uang saku yang mereka peroleh akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.
Senada, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menekankan bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga terkait dengan melemahnya ekonomi kelas menengah akibat kualitas pekerjaan yang cenderung rendah. Hal ini terlihat dari meningkatnya pekerja di sektor informal, meskipun angka pengangguran secara resmi menurun.
“Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan efek berantai terhadap pelemahan permintaan agregat dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelas Bob.
Lebih lanjut, Bob Azam mengamati adanya penurunan daya serap tenaga kerja dari investasi. Jika lima tahun lalu investasi senilai Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja, kini angka tersebut turun menjadi sekitar 1.400. Tren ini disebabkan oleh dominasi investasi di sektor padat modal dan ekstraktif yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.
Untuk mengatasi hal ini, Bob Azam menyarankan agar pemulihan ekonomi kelas menengah menjadi prioritas utama melalui stimulus permintaan dan kebijakan kontra-siklikal. Pemerintah juga didorong untuk memprioritaskan investasi pada sektor industri pengolahan dan pemrosesan yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja lebih besar.
Selain pengangguran, laporan WEF juga mencatat bahwa layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai menempati peringkat kedua sebagai risiko. Dampak negatif dari kecerdasan buatan (AI) berada di posisi ketiga, sementara penurunan ekonomi dan inflasi masing-masing menduduki peringkat keempat dan kelima, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.
