Pemerintah Imbau Masyarakat Waspada Tawaran Pekerjaan Luar Negeri Berupah Tinggi

kerja WFH
Ilustrasi bekerja

MEDIAAKSI.COM – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam merespons tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji fantastis. Langkah preventif ini diambil pemerintah untuk memastikan setiap warga negara yang hendak bekerja di luar negeri menempuh prosedur resmi dan legal sesuai dengan aturan yang berlaku pada Rabu, 23 September 2026.

Pemerintah menekankan pentingnya masyarakat untuk menghindari segala bentuk penawaran yang tidak memiliki payung hukum atau kerja sama resmi dengan negara. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi hak-hak pekerja dari potensi eksploitasi di luar negeri.

Selain masalah legalitas, calon pekerja migran juga diingatkan untuk membekali diri dengan kompetensi yang mumpuni. Keterampilan teknis serta penguasaan bahasa asing menjadi syarat mutlak agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di negara penempatan.

Jepang saat ini menjadi salah satu negara tujuan yang paling diminati oleh para pencari kerja maupun peserta magang. Oleh karena itu, kesiapan matang dari segi kemampuan bahasa dan keahlian spesifik sangat diperlukan sebelum berangkat agar proses adaptasi di lingkungan kerja dapat berjalan dengan optimal.

Pentingnya Pelatihan Keterampilan Kerja

Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan kini terus mendorong penguatan pelatihan vokasi di berbagai daerah. Salah satu wilayah yang menjadi fokus perhatian adalah Banyuwangi, Jawa Timur, karena memiliki jumlah penempatan pekerja migran yang tergolong tinggi.

Pemerintah melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan, mulai dari pengolahan ikan, teknik otomotif, hingga administrasi perkantoran. Pelatihan ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Dengan adanya penguatan kompetensi, diharapkan masyarakat dapat memiliki posisi tawar yang lebih baik. Pemerintah juga terus berupaya membangun kemitraan strategis guna mempermudah akses penempatan tenaga kerja yang aman dan legal bagi seluruh masyarakat yang berminat.

Pos terkait