MEDIAAKSI.COM – Seorang siswa Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur dilaporkan meninggal dunia diduga akibat tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Tragedi memilukan ini memicu sorotan tajam terhadap perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa insiden tragis ini merupakan bukti nyata kegagalan negara dalam menjamin akses pendidikan yang layak, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Klaim pemerintah mengenai peningkatan anggaran pendidikan berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Nyawa seorang anak harus melayang hanya karena kesulitan membeli buku dan pena,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam sebuah pernyataan tertulis.
Menurut Ubaid, kasus ini mencerminkan pengabaian terhadap amanat konstitusi dan undang-undang yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan. Ia menyoroti adanya pembiaran negara dalam membebankan biaya operasional sekolah kepada orang tua murid.
Pemerintah Dinilai Lalai dalam Pemenuhan Anggaran Pendidikan
“Sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk belajar, namun kenyataannya justru menjadi sumber tekanan psikologis dan ekonomi,” tambah Ubaid.
Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang memadai untuk memastikan setiap siswa memiliki perlengkapan belajar dasar.
JPPI mengingatkan bahwa mandat anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipenuhi. “Jika mandat itu terpenuhi, saya yakin kasus bunuh diri siswa akibat tidak mampu membeli peralatan sekolah dapat dicegah,” tegas Ubaid.
JPPI juga mengkritik fokus pemerintah yang dinilai lebih pada urusan logistik dibanding memastikan anak-anak dapat belajar dengan tenang. “Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis?” tanyanya retoris.
Kasus bunuh diri siswa SD di NTT ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera menghentikan narasi alasan “kurang jajan” sebagai penyebab anak putus sekolah. Pemerintah diharapkan serius menangani masalah biaya pendidikan dasar yang dihadapi oleh banyak siswa di seluruh Indonesia.
