MEDIAAKSI.COM – Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA-UNHAS) menggelar Dialog Akhir Tahun bertajuk “Arah Pembangunan Kelautan di Tangan Kabinet Prabowo–Gibran” untuk membahas arah kebijakan maritim nasional lima tahun ke depan di bawah pemerintahan baru.
Ketua Umum ISLA-UNHAS, Darwis Ismail, S.T., M.M.A, menilai degradasi lingkungan laut mulai memukul sektor produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya. “Permasalahan lingkungan yang mendegradasi sumber daya laut berdampak pada penurunan produksi, termasuk budidaya udang yang kini mengalami penurunan harga,” ujarnya dalam sebuah sambutan.
Dalam paparan Dr. Lukijanto, S.T., M.Sc, Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, menyampaikan bahwa RPJMN 2025–2029 menempatkan peningkatan kapasitas pelabuhan utama dan tol laut sebagai tulang punggung logistik maritim. Ia menambahkan biaya logistik nasional masih tinggi, yakni 14,1 persen pada 2023.
Menurutnya, strategi pemerintah mencakup integrasi sistem hub and spoke antar pelabuhan, evaluasi efisiensi pengiriman, penyederhanaan proses bisnis, modernisasi alat bongkar muat, dan perluasan dermaga.
Sementara itu, Dr. Ady Chandra, S.Pi., M.Si, Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, menekankan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan diarahkan untuk mendukung konsep penangkapan ikan terukur. “Pilar utama penangkapan ikan terukur meliputi tata kelola, sarana dan prasarana penangkapan, serta peningkatan SDM,” ujarnya.
Ia menegaskan pelabuhan modern tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga pada transformasi sistem bisnis yang higienis, efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan, serta pembangunan kampung nelayan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Dari sisi media, Kris Mada, jurnalis Kompas, menilai pembangunan infrastruktur maritim membutuhkan waktu panjang dengan tantangan anggaran yang besar. “Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur maritim,” Ujarnya. Ia juga menyinggung dinamika Asta Cita Maritim Indonesia, termasuk perundingan batas laut dengan 10 negara dan penguatan pertahanan maritim.
Dialog yang dihadiri akademisi, mahasiswa, media, dan pemangku kepentingan sektor kelautan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Melalui diskusi ini, ISLA-UNHAS berharap pemerintah terus menjaga konsistensi arah pembangunan kelautan yang meliputi modernisasi pelabuhan, penataan tata kelola perikanan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian laut. (RPM/UPI)
