MEDIAAKSI.COM – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat temuan mengejutkan terkait kesehatan jiwa anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, terdeteksi adanya gejala kecemasan dan depresi pada hampir 10 persen dari total populasi tersebut. Temuan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, pada Senin, (9/3/2026).
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala yang mengarah pada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Sementara itu, angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak, terdeteksi memiliki gejala gangguan depresi atau depression disorder. Angka ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kesehatan mental generasi muda Indonesia.
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa, 10 Maret 2026. Ia menekankan bahwa persoalan kesehatan mental pada anak memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, mengingat potensi dampaknya yang dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri.
Tren global menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Global School-Based Student Health Survey mengindikasikan adanya peningkatan signifikan pada jumlah anak yang mencoba bunuh diri. Angka ini melonjak dari 3,9 persen pada tahun 2015 menjadi 10,7 persen pada tahun 2023, sebuah fakta yang semakin memperkuat urgensi penanganan masalah kesehatan jiwa anak.
Penanganan Komprehensif untuk Kesehatan Jiwa Anak
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, melainkan juga oleh kompleksitas lingkungan. Faktor-faktor seperti pola asuh keluarga, dinamika pertemanan, serta tekanan di lingkungan pendidikan turut berkontribusi signifikan terhadap kondisi kesehatan mental anak. Oleh karena itu, penanganan yang efektif harus bersifat holistik, melibatkan perbaikan di berbagai lini.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas individu dalam menghadapi stres dan tantangan kehidupan.
Menindaklanjuti temuan program CKG, Kemenkes telah menetapkan target ambisius untuk memperluas cakupan skrining hingga menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa hasil skrining akan ditindaklanjuti secara sistematis oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Upaya ini juga didukung oleh percepatan pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas, meskipun saat ini jumlahnya masih terbatas, yaitu sekitar 203 orang.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform daring Healing119.id sebagai sarana intervensi cepat bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan segera. Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci. Di lingkungan pendidikan, Kemenkes mendorong peran aktif guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas dalam mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan kesehatan jiwa. Pendekatan deteksi dini ini semakin diperkuat dengan adanya penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis, 5 Maret 2026.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi. Sistem ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari upaya promotif dan preventif untuk pencegahan dini, hingga layanan kuratif dan rehabilitatif bagi mereka yang telah menunjukkan gejala atau menderita gangguan kesehatan jiwa. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan dan dukungan yang optimal bagi kesehatan mental anak-anak Indonesia.
